Posted by: Admin | September 11, 2006

Kontrak Blok Natuna – 0% buat Negara

[iagi-net-l] Kontrak Blok Natuna – 0% buat Negara

Kenapa Exxon yang dimiliki keluarga Yahudi AS, Rockefeller begitu kaya sampai untung Rp 360 trilyun per tahun dan pejabat Indonesia kaya sementara mayoritas rakyatnya miskin? Mungkin ini jawabannya

Prasiddha Hestu Narendra
Mon, 04 Sep 2006 01:50:25 -0700

wah Pemerintah hanya dapat sharing 0% alias ndak dapat apa2. Pemasukan negara cuma pajak saja? Trus gimana dgn cost recoverynya? apa dianggap impas shg pemerintah ndak kebagian? Ini masih jamannya P Harto, tapi kok nggak ada koreksi, baru sekarang ributnya ketika kontrak mau diperpanjang lagi. Kita tunggu cerita selanjutnya.

Bagaimana dg kabar Cepu?  salam, pr
Senin, 4 September 2006

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah kalangan kembali mempertanyakan kontrak pengembangan minyak dan gas (migas) Blok Natuna D Alpha karena amat janggal. Itu terkait dengan formula bagi hasil yang menempatkan pemerintah memperoleh bagian nol persen. "Jika bagian pemerintah masih nol persen, lebih baik kontrak pengembangan Blok Natuna dihentikan saja. Kita akan minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menangani masalah ini," kata anggota Komisi VII DPR Alvin Lie kepada Suara Karya di Jakarta, Minggu. Menurut Alvin, KPK dan BPK layak menelusuri dugaan skandal yang merugikan negara dalam perpanjangan kontrak migas Blok Natuna yang berakhir pada tahun depan. Pandangan serupa juga ditunjukkan anggota Komisi VII Ramson Siagian dan Sekjen Aktivis ProDemokrasi Ferri Juliantono. Sejak dua belas tahun terakhir, Indonesia tak memperoleh sepeser pun bagian dari hasil eksploitasi gas di Blok Natuna. Apa yang diperoleh pemerintah dari lapangan migas tersebut sekadar pajak. "Blok Natuna sebagai penghasil gas sejak tahun 1994 dikelola ExxonMobil dengan basic agreement yang seharusnya berakhir pada Januari 2005, namun diperpanjang hingga tahun 2007," kata Alvin. Dia menilai, kontrak pengembangan Blok Natuna sangat mengherankan. Sebab pemerintah hanya memperoleh bagian nol persen, sementara ExxonMobil 100 persen. "Data ini sahih karena keluar dari mulut kepala BP Migas dan Menteri ESDM sendiri." ujar Alvin. Informasi tersebut juga dibenarkan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Kardaya Warnika saat rapat kerja dengan Komisi VII di DPR-RI, beberapa waktu silam. Kardaya sebelumnya sempat menyatakan, Blok Natuna sejak tahun 1980-an dikelola oleh perusahaan Esso yang kini berubah menjadi Exxon. Pada saat itu pemerintah masih menikmati hasil eksploitasi Blok Natuna. Tetapi sejak tahun 1994, Esso dan Pertamina mengubah kontrak yang menempatkan pihak Esso/ExxonMobil menguasai penuh hasil eksploitasi itu, sementara pemerintah pusat sekadar kebagian pajak. Terkait kenyataan itu, Ramson Siagian sempat mengingatkan bahwa UU Pertamina menggariskan, pemerintah menerima pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil pengelolaan lapangan migas, dan tidak sekadar menerima pajak yang dikenakan terhadap perusahaan migas. Bagi pengamat perminyakan Kurtubi, kontrak yang diberlakukan di ladang gas Natuna ini sangat aneh. Dalam sejarah, katanya, tidak pernah ada model kontrak eksploitasi migas seperti itu. Lazimnya, menurut dia, eksploitasi gas alam cair oleh kontraktor asing harus berbagi hasil dengan pemerintah. Biasanya jika kondisi lapangan sulit dan memerlukan biaya pengembangan besar, pemerintah mendapat bagian 60 persen, sementara pihak kontraktor 40 persen. "Jadi, tidak dikenal kontrak yang membuat pemerintah hanya memperoleh pajak," ujar Kurtubi. Di sisi lain, Koordinator ProDemokrasi Ferri Juliantono menilai kontrak kerja sama pengelolaan Blok Natuna tidak masuk akal dan merugikan negara. Karena itu, dia meminta pemerintah agar meninjau ulang seluruh kontrak karya pertambangan. Apa yang terjadi dengan kontrak bagi hasil Blok Natuna juga terjadi di lapangan migas lain. Kontrak pengembangan yang merugikan pemerintah itu juga terjadi dalam eksploitasi gas alam cair di Aceh. "Lagi-lagi kontrak ini melibatkan ExxonMobil," kata Manager Advokasi dan Kampanye Energi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya. (Abdul Choir)

http://www.mail-archive.com/iagi-net@iagi.or.id/msg15077.html

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: